MANOKWARI-BORNEOSINARTVNEWS Senin 18 Mei 2026 Dewan Pimpinan Wilayah Sahabat Polisi Indonesia (DPW SPI) Papua Barat dan Papua Barat Daya mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Papua Barat Daya untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam aktivitas Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.
SPI meminta penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tegas demi menjaga marwah institusi Polri.
Desakan tersebut mencuat setelah adanya informasi dan temuan di lapangan mengenai praktik distribusi BBM ilegal yang diduga kuat melibatkan sejumlah oknum aparat. SPI menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung pada kelangkaan BBM yang menyengsarakan masyarakat kecil.
Ketua DPW SPI Papua Barat/Papua Barat Daya, Jalil Lambara, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik bintara maupun perwira, harus diseret ke meja hijau.
“Kami meminta Bid Propam Polda Papua Barat Daya bekerja secara profesional dalam membersihkan oknum-oknum polisi yang diduga terlibat dalam praktik BBM ilegal. Siapapun dia, baik perwira maupun bintara, harus diproses sesuai kode etik profesi Polri dan ketentuan pidana yang berlaku,” tegas Jalil kepada awak media, Minggu (17/05/2026) kemarin.
Rugikan Negara dan Sengsarakan Rakyat
Menurut Jalil, praktik mafia BBM ilegal ini sangat merugikan negara dari sisi pengawasan energi. Efek domino yang paling dirasakan adalah terjadinya kelangkaan bahan bakar yang mencekik ekonomi masyarakat kecil akibat distribusi yang diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu.
Lebih dari itu, keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas ilegal dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Oleh sebab itu, langkah “bersih-bersih” internal menjadi harga mati.
“Kami berharap jangan ada yang mencoba melindungi atau menutup-nutupi persoalan ini. Penanganan harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan adil agar masyarakat melihat bahwa Polri serius dalam menindak anggotanya yang melanggar hukum,” ujarnya lagi.
Jalil menambahkan, kritik dan desakan ini bukan bertujuan untuk melemahkan Polri. Sebaliknya, langkah ini merupakan bentuk dukungan moral agar kepolisian tetap menjadi lembaga yang dipercaya publik.
“Justru kami mendukung langkah Kapolri dalam membersihkan institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak nama baik banyak anggota Polri yang selama ini bekerja dengan baik,” tuturnya.
SPI Kantongi Bukti, Siap Surati Div Propam Mabes Polri
Sebagai bentuk keseriusan, SPI mengaku tidak tinggal diam dan tidak ingin masalah ini menguap begitu saja sebagai isu belaka. Saat ini, timnya tengah bergerak mengumpulkan bukti-bukti penguat di lapangan.
“Kami sementara mengumpulkan bukti-bukti dan informasi di lapangan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam aktivitas BBM ilegal ini,” ungkap Jalil.
Jika seluruh data dan bukti pendukung sudah rampung, SPI akan segera melayangkan laporan resmi kepada Kapolda Papua Barat Daya.
Tak main-main, surat laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Ketua Umum SPI di Jakarta serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri untuk memastikan pengawasan berjalan ketat dari pusat.
SPI berharap pelibatan Div Propam Mabes Polri dapat menjamin pemeriksaan berjalan transparan serta menutup celah adanya intervensi atau upaya saling melindungi antaraknum di daerah.
Di akhir pernyataannya, SPI mendorong agar kepolisian membongkar jaringan mafia ini hingga ke akar-akarnya, termasuk mengejar para cukong atau aktor intelektual di balik layar.
“Penanganannya jangan hanya menyentuh pelaku kecil di lapangan, tetapi juga harus mengungkap aktor-aktor besar di balik praktik BBM ilegal ini. Jika ada aparat yang membekingi, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Redaksi Borneosinartvnews
Pawarta (Megy)
