SURABAYA-BORNEOSINARTVNEWS.COM Suasana kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya mendadak memanas pada Rabu, 10 Juni 2026. Massa dari Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi lokasi tersebut untuk melayangkan protes keras atas dugaan “praktik kotor” pemotongan anggaran kegiatan reses anggota legislatif.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan ini menjadi panggung bagi AMI untuk membongkar dugaan penyalahgunaan dana yang seharusnya menjadi hak konstituen.
Desak Audit Menyeluruh
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, dalam orasinya tidak melunak. Ia menuntut audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran reses dan menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap uang rakyat.
”Kami mendesak adanya audit menyeluruh serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jangan pernah main-main dengan uang rakyat! Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Baihaki dengan nada tegas di hadapan massa, Rabu (10/6/2026).
Ancaman terhadap Kualitas Aspirasi
Koordinator aksi, Abdul Azis, menambahkan bahwa dugaan pemotongan ini secara langsung merugikan masyarakat. Menurutnya, pemotongan anggaran akan menurunkan kualitas pelaksanaan reses dan menghambat penyampaian aspirasi warga kepada wakil rakyat di lapangan.
”Kami meminta keterbukaan. Dugaan penyimpangan ini harus diusut tuntas agar tidak menjadi preseden buruk yang terus terulang,” tegas Azis.
Tanggapan DPD PAN
Perwakilan DPD PAN, H. Surat, S.Pd., akhirnya menerima perwakilan massa aksi untuk mendengarkan tuntutan tersebut secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, AMI secara gamblang meminta DPD PAN untuk melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya disebut-sebut terlibat dalam dugaan tersebut.
AMI menuntut partai untuk bersikap ksatria dengan mendukung penuh pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
Akan Terus Mengawal
Aksi ini berakhir dengan komitmen dari Aliansi Madura Indonesia untuk terus mengawal perkembangan kasus ini. Mereka menegaskan bahwa ini bukanlah aksi sesaat, melainkan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mengawasi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
”Kami akan terus mengawal kasus ini. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang nyata, kami menuntut aparat penegak hukum untuk segera bertindak tanpa tebang pilih,” tutup Baihaki.
Penulis: Redho
