APSI Kaltara Dorong Perda Perlindungan Satpam, Gubernur Zainal Tegaskan Peran Strategis Pengamanan
BULUNGAN-KALTARA:BORNEOSINARTVNEWS Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (DPD APSI) Kalimantan Utara meminta pemerintah daerah segera memperkuat payung hukum bagi profesi satuan pengamanan (satpam) melalui pembentukan regulasi daerah
Upaya ini dinilai penting untuk menjamin kepastian kerja dan perlindungan hukum bagi satpam yang setiap hari bersentuhan langsung dengan risiko pengamanan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan syukuran Hari Ulang Tahun Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) yang berlangsung di Cafe Cendana, Kabupaten Bulungan, Rabu (14/1/2026).
Kegiatan ini dipimpin Ketua DPD APSI Kaltara, Aslin Lubis, serta dihadiri Gubernur Kalimantan Utara dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH., M.Hum., Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, dan perwakilan Kapolda Kaltara melalui Dirbinmas Kombes Pol. Tri Handako Wijaya Putra, S.I.K.
(Ft. Raden)
Aslin Lubis menegaskan bahwa satpam merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan di berbagai sektor strategis, mulai dari perkantoran, perbankan, kawasan industri, hingga fasilitas publik. Namun di balik peran tersebut, satpam masih dihadapkan pada tingginya risiko kerja tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai.
“Satpam berada di barisan terdepan saat terjadi gangguan keamanan, tetapi sering kali justru menjadi pihak yang disalahkan ketika muncul persoalan. Kondisi ini menuntut kejelasan regulasi dan batas kewenangan,” ujar Aslin.
APSI Kaltara mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi satpam, antara lain potensi kekerasan, beban kerja berlebih, jam tugas tidak menentu, serta tekanan psikologis akibat lingkungan kerja berisiko tinggi. Minimnya pelatihan dasar, seperti pendidikan Gada Pratama, juga dinilai masih mempengaruhi profesionalisme sebagian anggota satpam.
Selain itu, keterbatasan kewenangan hukum kerap menempatkan satpam dalam posisi sulit, terutama saat harus mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat.
“Dalam kondisi tertentu, tindakan pengamanan justru bisa berujung persoalan hukum karena belum adanya aturan yang melindungi,” jelasnya.
(Boni)
