BANYUWANGI-BORNEOSINARTVNEWS. COM Sabtu, 31 Oktober 2026 – Ketua Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM), M. Rofiq Azmi, menantang para tokoh dan elemen rakyat Banyuwangi agar tidak tinggal diam melihat persoalan penjualan saham milik Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) pada Desember 2020.
Rofiq menegaskan, persoalan ini menyangkut harta milik 1,7 juta rakyat Banyuwangi. Aset tambang tersebut dijual cepat dengan harga jauh di bawah pasar. Berdasarkan kajian KODEPUTIH Strategic Foundation dan YAAC, penjualan 171,75 juta lembar saham pada 10–11 Desember 2020 di harga Rp1.755 per lembar dinilai janggal. Padahal, harga penutupan reguler saat itu mencapai Rp1.940 per lembar dengan permintaan yang tinggi.
Selisih harga penjualan dengan harga terendah pasar mencapai Rp175 per lembar atau sekitar Rp30,06 miliar. Ditambah biaya transaksi Rp3,06 miliar, dana yang masuk kas daerah hanya Rp298,36 miliar. Belum genap tiga minggu kemudian (30 Desember 2020), harga saham MDKA melonjak ke Rp2.430 per lembar, membuat pembeli berpotensi meraup keuntungan sekitar Rp115,93 miliar dalam 16 hari bursa.
Tolak Berlindung di Balik WTP
Rofiq menolak jika persoalan ini dianggap selesai hanya karena laporan keuangan sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ia mendesak pembukaan dokumen penting, termasuk daftar pesanan pembeli dan kontrak PT Bahana Sekuritas.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, sebelumnya mengaku tidak tahu siapa pembeli saham tersebut. Padahal, LKPD 2020 menyebutkan adanya kesepakatan diskon 9,5% kepada pembeli (tercatat dengan kode Investor A hingga L). Koalisi masyarakat sipil juga menyayangkan sikap 50 anggota DPRD yang tidak satu pun berani menandatangani surat rekomendasi agar penjualan saham ini diperiksa oleh enam lembaga negara (BPK, OJK, KPK, Kejagung, BPKP, dan PPATK).
Sisa Saham & Tekanan APBD 2026
Selain kasus 2020, Rofiq menyoroti sisa 973,25 juta lembar saham Pemkab Banyuwangi yang nilainya sempat turun drastis sekitar Rp1,69 triliun (dari Rp3,835 triliun pada Maret 2026 menjadi Rp2,14 triliun pada Oktober 2026), sementara Raperda Dana Abadi Daerah justru dihapus oleh lima fraksi DPRD.
Kondisi fiskal APBD Banyuwangi 2026 turut dikritik. Di tengah turunnya pagu belanja daerah dan naiknya target pajak, realisasi belanja modal hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp46,25 miliar (turun 88% dibanding tahun sebelumnya), sementara pembayaran cicilan pokok utang dan belanja pegawai terserap penuh. APPM dan Dewan Sipil Daerah memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada pertanggungjawaban yang jelas.
KETERANGAN REDAKSI:
Data kajian KODEPUTIH dan YAAC menggunakan data hingga 23 Oktober 2026. Harga penutupan saham MDKA per 30 Oktober 2026 tercatat Rp1.855 per lembar. Hingga berita ini disusun, pihak koalisi belum menerima jawaban tertulis atas surat RDP yang diajukan ke pimpinan DPRD Banyuwangi. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Redho)
