SURABAYA –BORNEOSINARTVNEWS.COM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut bukanlah kebutuhan mendesak masyarakat dan berisiko memicu polemik baru dalam proses demokrasi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil tidak seharusnya menjadi prioritas di tengah banyaknya persoalan krusial yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, isu-isu seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran jauh lebih mendesak untuk ditangani.
”Kami menolak wacana pemekaran dapil jika hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen bagi segelintir pihak untuk memuluskan kepentingan mereka,” ujar Baihaki dengan tegas.
Baihaki menekankan bahwa setiap perubahan konfigurasi dapil harus memiliki landasan yang kuat dan transparan. Tujuannya harus murni untuk meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar memodifikasi peta politik jelang kontestasi pemilu.
AMI juga mengingatkan penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi. Pihaknya mewanti-wanti agar tidak ada kebijakan yang memicu persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan kelompok politik tertentu.
”Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk membahas perubahan dapil, sementara masalah nyata di masyarakat belum terselesaikan. Rakyat butuh solusi konkret, bukan manuver politik yang hanya menambah beban demokrasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, AMI mendesak semua pihak agar lebih mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan elektoral. Organisasi ini menegaskan bahwa jika perubahan dapil memang harus dilakukan, prosesnya wajib melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik yang luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
”AMI akan terus mengawal kebijakan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” tutup Baihaki.
Resaksi borneosinartvnews.com (red)
