TANJUNG REDEB – borneosinartcnews.comTensi di Kabupaten Berau kian memanas setelah skandal dugaan penyelewengan anggaran di Kampung Balikukup, Kecamatan Batu Putih, mencuat ke publik. Inspektorat Kabupaten Berau kini secara resmi turun tangan mendalami indikasi praktik korupsi terstruktur yang telah memicu gelombang kemarahan warga.
Enam Tahun Anggaran dalam Sorotan
Warga melaporkan adanya jurang pemisah yang lebar antara dana yang dikuras dengan bukti fisik pembangunan di lapangan sejak tahun 2020 hingga 2026. Dugaan modus operandi yang paling mencolok adalah pemanfaatan tenaga swadaya masyarakat secara gratis untuk proyek desa, sementara anggaran pengerjaan proyek tersebut dikabarkan tetap dicairkan seratus persen oleh pihak kampung.Prosedur Berlapis atau Taktik Mengulur Waktu?.
Inspektur Pembantu (Irban) I Inspektorat Berau, Hendra, mengungkapkan bahwa pihaknya masih berpegang pada protokol Three Lines of Defense. Saat ini, Camat Batu Putih diposisikan sebagai garda depan untuk melakukan pembinaan dan pemanggilan terhadap perangkat kampung terkait.
”Kami memantau efektivitas pembinaan tersebut sebelum memutuskan langkah investigasi lebih lanjut,” tegas Hendra. Inspektorat menjanjikan akan meningkatkan status ke pemeriksaan investigatif jika ditemukan bukti kuat adanya kerugian negara.Jangan Jadikan Prosedur Sebagai Tameng Koruptor!”
Di sisi lain, publik mulai kehilangan kesabaran terhadap lambannya birokrasi. Kritik pedas mengalir dari tokoh masyarakat yang mencium adanya aroma kolusi antara pihak kecamatan dan desa untuk saling melindungi.
”Kami tidak butuh kuliah teori! Yang kami lihat uang rakyat menguap. Proyek dikerjakan warga sendiri tapi anggarannya entah lari ke mana,” cetus salah satu perwakilan warga dengan nada geram.Menanti Taji Penegak Hukum
Kejaksaan Negeri Berau saat ini memilih posisi menunggu hasil audit resmi dari Inspektorat sebelum menyeret kasus ini ke ranah pidana. Kini, kepercayaan masyarakat terhadap Pemkab Berau berada di ujung tanduk. Rakyat menuntut investigasi transparan dan menolak segala bentuk proteksi politik terhadap oknum yang “memakan” uang rakyat di Pulau Balikukup.(red)
