JAKARTA-Borneo Sinar TV-Dewan Pimpinan Pusat Pendidik Siswa Kristen Indonesia (PERDISKI) melaksanakan audiensi strategis tingkat tinggi dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Sabtu (30/5/2026). Dalam pertemuan khidmat tersebut, PERDISKI membawa misi krusial terkait maraknya diskriminasi dan intimidasi yang dialami para guru agama di berbagai pelosok daerah.
Merespons berbagai laporan dan aspirasi yang disampaikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan penuhnya terhadap pergerakan PERDISKI, termasuk rencana besar penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) II PERDISKI yang siap digelar di Surabaya, Jawa Timur.
Mas Wapres-sapaan akrabnya-menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah menempatkan Pendidikan Agama Kristen sebagai salah satu pilar fundamental dalam membentuk karakter, etika kasih, moralitas, serta kecerdasan spiritual generasi muda Indonesia yang berbasis kebangsaan.
Bentuk Tim Kuasa Hukum: “Guru Tidak Boleh Berjuang Sendirian”
Sebagai langkah konkret dan respons sistemik terhadap ketidakpastian hukum yang dialami para guru di daerah terpencil, PERDISKI secara resmi mengumumkan pembentukan Tim Kuasa Hukum organisasi di hadapan Wapres.
”Guru tidak boleh berjuang sendirian saat menghadapi tekanan hukum dalam menjalankan tugas mulia profesinya. Tim Kuasa Hukum PERDISKI siap memberikan pendampingan litigasi maupun non-litigasi yang profesional dan terstruktur,” tegas Advokat Saddan Sitorus, S.H., yang memimpin tim hukum tersebut bersama Tiarma Simanjuntak, S.H., dan Ferdinand Saragih, S.H.
Ketua Umum PERDISKI, Yusak, S.Th., menambahkan bahwa efektivitas penanaman nilai karakter pada anak didik sangat berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan dan kesehatan mental sang guru. Oleh karena itu, jaminan keamanan kerja dan kesejahteraan substantif harus diperjuangkan secara nasional.
Soroti Isu Intoleransi Akibat Minimnya Guru Agama
Di samping kesiapan teknis Munas II Surabaya, Ketua Panitia Pelaksana, Riovold Yulianto, S.Pd.K., memanfaatkan momentum ini untuk melaporkan isu kebebasan beragama yang masih mengkhawatirkan. Salah satunya adalah insiden perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.
Riovold memaparkan akar masalah yang dinilai ironis: insiden intoleransi tersebut berawal dari tidak tersedianya guru Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah resmi. Kondisi tersebut memaksa para siswa berinisiatif menggelar pendidikan agama di rumah doa, yang sayangnya malah memicu gesekan dan tindakan intoleransi dari oknum warga sekitar.
“Insiden semacam ini merusak iklim psikososial komunitas pendidikan. Melalui Munas II nanti, kami berharap negara hadir lebih kuat dalam menjamin perlindungan hak beragama serta membuka formasi ketersediaan Guru Pendidikan Agama Kristen di Satuan Pendidikan,” ujar Riovold.
Sinergi Berkelanjutan Menuju Munas II Surabaya
Pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh tokoh pengurus pusat seperti Aprilendy Sebastian, Efraym Zefanya, dan Bryan ini menghasilkan kesepakatan penting. Pihak istana dan PERDISKI sepakat untuk membangun sinergi berkelanjutan bersama kementerian terkait guna membereskan isu struktural, mulai dari minimnya rasio guru agama hingga mekanisme perlindungan profesi yang layak.
Dukungan tegas dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dinilai menjadi momentum bersejarah sekaligus suntikan energi baru bagi seluruh pendidik Kristen di Indonesia menjelang perhelatan Munas II PERDISKI di Surabaya. (TS/Meg/**)
