SURABAYA-BORNEOSINARTVNEWS. COM Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi ini dipicu oleh mencuatnya dugaan penyunatan dana reses oleh oknum anggota DPRD Kota Surabaya yang kini tengah menjadi sorotan tajam publik.
Rencananya, massa tidak hanya akan mengepung gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka juga bakal bergerak dan menggruduk Kantor DPW PKB Jawa Timur serta Kantor DPC PKB Surabaya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan moral agar partai politik segera mengambil tindakan tegas dan tidak melindungi kadernya yang diduga terlibat.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat hak masyarakat dipangkas oleh oknum wakil rakyat.
”Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar dari Rp22 juta yang sampai ke masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lalu sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan dan melukai hati rakyat kecil,” ujar Baihaki Akbar kepada media, Kamis (28/5/2026).
Menurut Baihaki, tindakan pemotongan dana aspirasi tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran kode etik, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstituen. Oleh karena itu, ia mendesak agar internal partai segera mengambil sikap objektif.
”Kami akan turun dengan massa besar. Kami akan datangi DPRD Kota Surabaya, kantor DPW PKB Jatim, dan DPC PKB Surabaya. Kami meminta oknum anggota dewan yang diduga terlibat segera dipecat apabila terbukti bermain-main dengan hak rakyat,” tegasnya.
Desak Audit Menyeluruh
Tidak hanya menuntut sanksi politik, DPP AMI juga mendesak aparat penegak hukum (APH) serta pihak inspektorat untuk turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota legislatif di Surabaya.
Upaya ini dinilai penting agar kebocoran anggaran negara tidak menjadi kultur yang terus berulang setiap kali masa reses tiba.
”Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Kalau dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif,” imbuhnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak anggota DPRD yang bersangkutan maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi terkait rencana aksi unjuk rasa berskala besar yang digagas oleh AMI.
Kasus dugaan penyunatan dana reses ini diprediksi akan terus bergulir panas di Kota Pahlawan, mengingat isu tersebut menyangkut transparansi anggaran daerah dan hak riil masyarakat yang diduga dipotong hingga lebih dari 70 persen.
Redaksi borneosinartvnews. (**)
