SAMARINDA-BORNEO SINARTVNEWS Samarinda membara. Hari ini, Selasa (21/4/2026), ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Gelombang massa yang terdiri dari 44 organisasi lintas sektor tersebut secara tegas mengepung Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim, menyuarakan tuntutan keras terkait tata kelola pemerintahan Bumi Etam.
Pantauan tim investigasi Borneo Sinar TV di lapangan sejak pagi tadi, massa mulai bergerak dari titik kumpul di kawasan Islamic Center Samarinda. Barisan aksi yang terdiri dari elemen mahasiswa, LSM, dan warga sipil ini bergerak masif, membawa spanduk-spanduk kritikan yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Tuntutan Keras: Bongkar Nepotisme dan Hedonisme
Aksi yang dijuluki “Gerakan 214” ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Orator dari atas mobil komando secara bergantian menyuarakan keresahan mendalam publik terhadap beberapa isu krusial:
Perlawanan terhadap Nepotisme dan Politik Dinasti: Massa secara eksplisit menolak dominasi segelintir keluarga dalam pucuk pimpinan daerah yang dinilai menghambat kompetisi politik yang sehat.
Sorotan Gaya Hidup Mewah: Kritik tajam dialamatkan kepada pimpinan daerah yang dinilai bergaya hidup hedonis, sementara ekonomi rakyat masih bergelut dengan berbagai tantangan.
Lemahnya Pengawasan Legislatif: Massa menuntut DPRD Kaltim untuk tidak menjadi “stempel” bagi eksekutif. Mereka mendesak fungsi pengawasan dewan dijalankan secara total dan berintegritas.
”Ini adalah akumulasi kekecewaan masyarakat. Kami menuntut perubahan nyata, bukan janji manis di atas kertas,” teriak salah satu orator di depan gerbang DPRD yang dijaga ketat aparat.
Pendekatan Humanis Polda Kaltim
Menanggapi gelombang massa ini, Polda Kaltim telah mengerahkan 1.900 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, dalam keterangannya menegaskan perubahan paradigma kepolisian dalam mengawal ruang demokrasi.
”Unjuk rasa adalah hak demokrasi masyarakat. Kami wajib menjaga dan mengawal pelaksanaannya. Paradigma yang kami gunakan sekarang adalah pendekatan humanis, bukan pola lama,” tegas Irjen Pol Endar saat meninjau kesiapan personel.
Meski demikian, Kapolda tetap mengingatkan peserta aksi untuk tetap waspada terhadap provokasi. Polda Kaltim juga telah mengaktifkan patroli siber 24 jam untuk memantau arus informasi di media sosial guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat memancing kericuhan di lapangan.
Situasi Terkini: Kondusif namun Tegang
Hingga laporan ini diturunkan, suasana di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim dilaporkan tetap kondusif namun dalam pengawasan ketat. Massa masih bertahan di lokasi, menunggu respons dari pihak pemerintah dan legislatif terkait tuntutan yang mereka ajukan.
Borneo Sinar TV akan terus melakukan pemantauan mendalam terkait perkembangan situasi dan mengawal setiap poin tuntutan masyarakat agar benar-benar didengar oleh para pengambil kebijakan.
Tim Investigasi Borneo Sinar TV Melaporkan langsung dari Samarinda (Yusup/Hrs)
