BERAU-KALTIM-BIRNEOSINARTVNEWS Warga dan petani di Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini benar-benar geram. Proyek Normalisasi Irigasi yang digadang-gadang bernilai lebih dari Rp9 miliar ini justru menuai kontroversi karena diduga dikerjakan secara asal-asalan dan dinilai gagal total oleh masyarakat.
Proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) ini, dinilai warga jauh dari harapan. Alih-alih memperlancar aliran air untuk kebutuhan pertanian dan sehari-hari, kondisi di lapangan justru terlihat sangat memprihatinkan.
Keluhan utama yang disampaikan warga adalah aliran air yang menjadi tidak lancar, bahkan terhambat. Padahal, dengan anggaran yang sangat besar tersebut, masyarakat berharap adanya perubahan signifikan yang bisa membantu produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Namun kenyataan yang dilihat justru sebaliknya, memicu kekecewaan mendalam menyelimuti hati warga, khususnya para petani yang merasa sangat dirugikan.
Akibat pengerjaan yang dinilai asal jadi dan tidak berfungsi maksimal ini, kerugian pun tak terelakkan. Negara diduga dirugikan miliaran rupiah karena pemborosan anggaran yang tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami sudah tidak tahan melihat kondisi ini. Uang negara sebesar itu dipakai, tapi hasilnya tidak ada. Pengerjaannya terlihat asal jadi dan jelas-jelas gagal memenuhi kebutuhan kami. Justru malah menyusahkan kami dan merugikan negara,” ujar salah satu petani yang enggan disebutkan namanya.
Sikap pihak pelaksana pun turut memperkeruh suasana. Diketahui, Kepala Bidang (Kabid) SDA Dinas PUPR Berau, Hendra Pranata, dikabarkan menutup diri dan tidak bersedia ditemui oleh warga maupun awak media untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini.
“Kami sudah berusaha mencari dan menemui pihak terkait, termasuk Pak Hendra Pranata, tapi beliau seolah menghindar dan menutup diri. Tidak ada keberanian untuk menghadapi kami dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” keluh salah satu tokoh masyarakat.
Masyarakat kini menuntut tanggung jawab penuh dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek ini, yaitu Ibu Desy. Menurut warga, sebagai pihak yang memegang kendali dalam pelaksanaan proyek, Ibu Desy harus bertanggung jawab atas hasil kerja yang dinilai buruk dan tidak sesuai spesifikasi tersebut.
Melihat kondisi yang tidak kunjung membaik dan ditambah dengan sikap aparat yang enggan bertanggung jawab, warga kini mengambil langkah tegas. Mereka tidak hanya menuntut penjelasan, tetapi juga siap membawa kasus ini ke ranah hukum. Warga berencana melaporkan dugaan penyimpangan dan kinerja proyek yang asal jadi serta gagal ini kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau.
“Kami minta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan, turun tangan. Kami ingin keadilan dan transparansi. Jangan sampai anggaran rakyat habis tapi manfaatnya tidak dirasakan dan justru merugikan negara serta masyarakat,” tegas perwakilan warga.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi pemborosan anggaran serta memastikan proyek-proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Redaksi Borneosinartvnews (**)
