Diskusi Singkat Dorong Perhatian Pemerintah Pusat untuk Ekonomi Long Ampung
Berau -Kaltim -Borneosinartvnews :Diskusi singkat digelar di Cafe Simpang, Jalan Rambutan, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang membahas dorongan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi ekonomi Kampung Long Ampung, Kabupaten Malinau, melalui peningkatan akses transportasi udara dan darat Kamis (15/01/2026)
Diskusi tersebut dihadiri oleh Kepala Bandara Long Ampung, Tarom, Ketua FKPPI Kalimantan Timur, Bastian, serta awak media Borneo Sinar TV dan Media Aktivis. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun fokus pada persoalan keterisolasian wilayah perbatasan yang hingga kini belum tertangani secara maksimal.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa hingga saat ini transportasi udara ke Long Ampung masih sangat minim, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat, pelayanan dasar, serta distribusi kebutuhan pokok. Kondisi ini dinilai perlu segera mendapat intervensi langsung dari pemerintah pusat melalui penambahan penerbangan perintis dan dukungan anggaran yang memadai.
Selain jalur udara, peserta diskusi juga menekankan pentingnya pembangunan dan pembukaan kembali akses jalan darat. Secara geografis, Long Ampung lebih dekat ke Samarinda dan seharusnya dapat terhubung secara darat. Namun akibat terputusnya akses jalan, perekonomian masyarakat Long Ampung dan wilayah sekitarnya mengalami kelumpuhan dalam waktu yang cukup lama.
Para peserta diskusi meminta pemerintah pusat menjadikan Long Ampung sebagai wilayah perhatian khusus, mengingat perannya sebagai daerah perbatasan dan potensi ekonomi yang belum tergarap akibat keterbatasan infrastruktur.
Mereka menilai, tanpa keterlibatan dan komitmen kuat dari pemerintah pusat, pembangunan di wilayah terpencil seperti Long Ampung akan terus tertinggal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait sangat dibutuhkan agar akses transportasi udara dan darat dapat segera direalisasikan.
Diskusi ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan Kalimantan Utara. (Boni/Ars)
