SURABAYA-BORNEOSINARTVNEWS. COM Dugaan pemotongan anggaran atau “sunat” dana reses kembali mencuat di Kota Surabaya. Kali ini, kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PAN, Juliana Evawati, yang digelar pada 2 Juni 2026 di RT 06 RW 12, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, menuai protes dan pertanyaan dari warga.
Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 100 peserta tersebut dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran negara yang seharusnya tersedia. Pasalnya, sejumlah warga mengaku hanya menerima nasi kotak dan satu kilogram gula pasir setelah mengikuti rangkaian acara serap aspirasi tersebut.
Warga Pertanyakan Transparansi APBD
Kondisi tersebut memicu kekecewaan di tengah masyarakat. Sebagai agenda resmi wakil rakyat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), warga menilai transparansi menjadi harga mati dalam pelaksanaan reses.
”Kami berharap ada keterbukaan. Dana reses itu uang rakyat, jadi penggunaannya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya pemotongan atau penyimpangan,” ujar salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
AMI Desak Pengawasan KetatMenanggapi polemik tersebut, Ketua Umum DPP Aliansi Media Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pihaknya menyoroti serius dugaan ini. Menurutnya, anggaran reses sudah mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari konsumsi, perlengkapan, hingga administrasi.
”Dana reses adalah uang rakyat. Jika muncul pertanyaan dari masyarakat, pihak dewan wajib memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai ada celah dugaan penyimpangan anggaran yang seharusnya menjadi hak warga atau penunjang aspirasi,” tegas Baihaki Akbar, SE., SH., saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Baihaki juga mendesak Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk tidak tinggal diam. Ia meminta adanya pengawasan yang lebih ketat agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar tersalurkan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Belum Ada Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Juliana Evawati belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan agar pemberitaan tetap berimbang dan memenuhi prinsip cover both sides.(tim)
