JAKARTA-BORNEOSINARTVNEWS Gelombang kritik terhadap sistem peradilan di Indonesia kembali mencuat di jagat maya.
Sebuah unggahan video berdurasi satu menit di platform Snack Video mendadak viral setelah menyoroti vonis ringan yang dijatuhkan kepada seorang mantan direktur salah satu anak perusahaan Pertamina.
Dalam konten tersebut, akun warga net mengkritisi putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara bagi sang pejabat, padahal kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Kontrasnya angka korupsi dengan masa tahanan ini memicu reaksi keras dari publik yang menilai hukum masih tebang pilih.
Ironi “Hukum Tajam ke Bawah”
Narasi dalam video tersebut menggambarkan sebuah ironi yang mendalam.
Publik membandingkan nasib pejabat tinggi yang mendapatkan “diskon” hukuman dengan warga sipil kurang mampu yang seringkali harus menghadapi jerat hukum berat untuk tindak pidana kecil, seperti pencurian ayam, perjudian, atau kasus-kasus sepele lainnya.
”Sangat tidak relevan jika kejahatan bernilai miliaran rupiah yang merugikan negara hanya diganjar hukuman singkat, sementara rakyat kecil yang terjepit ekonomi harus mendekam lama di balik jeruji untuk kesalahan yang nilainya tidak seberapa,” ujar salah satu narasi dalam video tersebut.
Disparitas Vonis yang Merusak Kepercayaan
Fenomena ini memperkuat persepsi masyarakat mengenai adanya disparitas atau kesenjangan vonis dalam sistem hukum di Indonesia.
Pengamat hukum menilai bahwa jika tren hukuman ringan bagi koruptor terus berlanjut, hal ini tidak hanya akan melemahkan efek jera (deterrent effect), tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Kritik pedas dari warga net ini dianggap sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar. Di tengah upaya pemerintah memperkuat integritas birokrasi, putusan-putusan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan substansial justru menjadi batu sandungan bagi penegakan supremasi hukum yang bersih dan berwibawa.
Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah dibagikan ribuan kali dan terus menuai ribuan komentar yang menuntut adanya transparansi serta evaluasi terhadap standar penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di tanah air.
Redaksi borneosinartvnews
(Lilis)
