PECONONGAN-BORNEOSINARTVNES Dinamika implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan Senin (20/04/2026
Di balik niat luhur mengatasi masalah stunting dan mencerdaskan kehidupan bangsa, realitas teknis di lapangan justru menunjukkan celah yang patut dievaluasi secara serius.
Pengamat sosial dan penulis, Jacob Ereste, menyampaikan kritik tajam terkait teknis pelaksanaan program ini yang dinilai masih jauh dari kata efisien.
Dalam catatan reflektifnya tertanggal 20 April 2026, Ereste memberikan solusi konkret agar program pro-rakyat ini tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Menggugat Logistik: Saatnya Dana Dikelola Orang Tua Murid?
Ereste menyoroti kasus-kasus keracunan dan ketidakberesan dalam sajian MBG sebagai indikator kegagalan teknis di tingkat lapangan. Menurutnya, kerumitan logistik pusat yang memakan biaya fantastis untuk pengadaan kendaraan hingga operasional dapur justru menjadi titik kebocoran anggaran yang tidak perlu.
“Teknis pelaksanaan MBG idealnya dapat diberikan langsung kepada orang tua murid untuk mengelola sajian menu yang telah ditentukan oleh pemerintah,” tegas Ereste dalam catatannya.
Dengan skema swakelola ini, beberapa keuntungan strategis dapat dicapai:
Efisiensi Anggaran:Menghilangkan biaya logistik, pengadaan kendaraan, dan ongkos distribusi yang membengkak.
Transparansi dan Kualitas: Orang tua memiliki kontrol langsung atas apa yang dikonsumsi anak-anak mereka.
Pemberdayaan Lokal Anggaran terserap langsung di komunitas, memicu perputaran ekonomi akar rumput.
Prioritas Guru Honorer dan Sinergi Koperasi Desa
Tidak hanya MBG, Ereste juga menyoroti dua pilar penting lainnya: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan perlunya keberpihakan negara yang nyata pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang sudah ada.
Sekolah Rakyat: Hentikan Outsourcing Guru
Ereste mendesak pemerintah untuk memprioritaskan rekrutmen tenaga pengajar dari guru honorer yang selama ini terabaikan.
Daripada mempertahankan sistem kontrak atau outsourcing yang tidak memberikan kepastian karier, negara diminta mengangkat mereka menjadi pegawai tetap yang profesional dan sejahtera.
Koperasi Merah Putih: Revitalisasi, Bukan Membangun dari Nol
Terkait Koperasi Merah Putih, ia menyarankan pemerintah pusat maupun daerah untuk bersinergi dengan koperasi desa yang sudah eksis.
Alih-alih membentuk lembaga baru yang minim pengalaman dan berisiko salah kelola, lebih baik melakukan seleksi ketat dan pendampingan tata kelola bagi pengurus koperasi lama yang memiliki niat baik.
Pertanyaan Kritis untuk Pengambil Kebijakan
Untuk memicu diskusi publik yang lebih luas, kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan menantang terkait kebijakan ini:
Efektivitas vs. Birokrasi: Jika model sentralisasi saat ini terbukti rentan terhadap kebocoran dan masalah teknis, keberanian apa yang dimiliki pemerintah untuk beralih ke sistem desentralisasi yang lebih pro-rakyat?
Nasib Guru Honorer:Sampai kapan negara akan menggantungkan nasib pendidikan di pundak guru honorer tanpa memberikan jaminan masa depan yang layak?
Pemberdayaan vs. Proyek:Apakah Koperasi Merah Putih akan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi desa yang sesungguhnya, ataukah hanya akan menjadi lembaga “titipan” yang justru menjauhkan kesejahteraan dari tangan rakyat?
Kesimpulan
Pada intinya, dukungan masyarakat terhadap program Presiden Prabowo tetap kuat selama kebijakan tersebut benar-benar menunjukkan keberpihakan yang tulus.
Namun, keberhasilan tidak bisa diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan mekanisme penyaluran.
Efisiensi bukan berarti memotong hak rakyat, melainkan menutup celah yang tidak perlu agar manfaat program dapat menyasar rakyat dengan lebih maksimal. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui tangan orang tua murid dan penggerak koperasi lokal menjadi kunci utama kesuksesan agenda kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.
Redaksi Borneosinartvnews (**)
